Senin, 11 Februari 2013

Target 5 Juta Wisatawan Tidak Realistis


UNGARAN, KOMPAS.com - Target kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2013 sebanyak 5 juta orang dinilai tidak realistis.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Semarang, Heru Purwantoro mengungkapkan target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jateng melalui program Visit Jateng Year 2013 dinilai terlalu besar.
"Destinasi wisata andalan kita ada empat yakni Candi Gedongsongo, Pemandian Muncul, Bukit Cinta dan Museum Palagan Ambarawa. Dari total target pengunjung wisatawan di Jateng sebanyak 25 juta orang, kami mendapatkan target wisatawan sebanyak 5 juta orang. Terlalu besar angkanya. Kalau tiga juta saya kira masih realistis," katanya, di Semarang, Senin (11/2/2013).
Mengacu pada jumlah wisatawan tahun 2012 yang tercatat 1.215.490 pengunjung dengan rincian 1.211.893 wisatawan domestik dan 3.597 wisatawan mancanegara, lanjut Heru, pihaknya pesimistis bisa mengejar target 5 juta pengunjung.
"Kalau misalnya kami ditargetkan sebanyak 3 juta pengunjung pada Visit Jateng Year 2013 ini, kami masih sanggup," tegas Heru.


Sumber: kompas.com


Kinerja Jeblok, Kontrak Investor Terancam Diputus


SEMARANG, suaramerdeka.com - Kinerja PT Giri Indah Sejahtera dalam melaksanakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Ungaran Kabupaten Semarang dinilai jeblok. Kontraknya terancam diputus akhir Februari ini
Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan, perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi target pekerjaan. PT Giri juga tidak mampu membayar bank garansi untuk menjamin terselesaikannya proyek. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan lagi untuk memutus kontrak PT Giri dan melaksanakan lelang kembali.
"Tahapan dan langkah sudah kelewat batas dan prosedur. Saya takut kalau dilanjutkan lagi akan mandek di tengah jalan, karena perjalanan masih panjang dan butuh biaya yang besar, kan kasihan rakyat yang menunggu nantinya," kata Bibit usai menerima perwakilan PT Giri Indah Sejahtera di ruang kerjanya, Senin (11/2).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng menjelaskan, PT Giri mengalami kesulitan pendanaan sehingga tahapan proyek terbengkalai. "Ada masalah finansial dan mereka minta partner lagi. Tapi kami tidak mau tahu, mereka harus mematuhi target waktu," katanya.
Seperti diketahui Pemprov Jateng akan mengoptimalkan potensi energi terbarukan untuk sumber listrik dengan membangun proyek PLTPB. Selain di Gunung Ungaran, proyek juga direncanakan di Guci Tegal dan Baturraden Banyumas. Tiga PLTPB itu akan memasok listrik se Jawa-Bali. PLTPB Ungaran menghasilkan listrik sebesar 2 x 55 Mega Watt, PLTPB Guci 55 MW dan PLTPB Baturraden 2 x 110 MW.
Proyek PLTPB Ungaran yang menelan dana antara Rp 3 triliun–Rp 5 triliun ini dilakukan pihak swasta yakni PT Golden Spike Energy Indonesia melalui anak perusahaannya PT Giri Indah Sejahtera. Sesuai kontrak, perusahaan tersebut sudah melakukan pengeboran enam sumur di wilayah Gunung Ungaran pada Juni 2013. Tapi hingga kurang dari empat bulan, mereka baru sampai tahap pengkajian area. Estimasi waktu tersisa dinilai tidak cukup untuk mencapai target. Di sisi lain, seluruh dokumen perijinan, termasuk dari Kementerian Kehutanan telah tuntas.
Maka permohonan penambahan rekan kerja menurut Teguh sulit dipenuhi. Apalagi PT Giri tidak mampu memenuhi tenggat pembayaran bank garansi senilai US$10 juta. "Harusnya sudah dibayar pada November 2012 ke Bank Jateng, tapi tidak bisa dan sudah diberi dispensasi dua kali," jelasnya.
Berdasarkan rapat, gubernur masih memberi toleransi pembayaran hingga Februari. Jika tidak dibayar, maka kontrak akan diputus. Menurut Teguh, Pemprov tidak akan kesulitan mencari investor baru karena proyek tersebut memiliki banyak peminat dari dalam maupun luar negeri.


Sumber: suaramerdeka.com


Kamis, 31 Januari 2013

BPK telusuri penyelewengan dana bansos di Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan audit investigasi terkait dugaan penyelewengan dana bansos 2011. Belum tuntas kasus dugaan kasus penyelewengan Bansos 2011, ICW menemukan juga data penyelewengan dana bansos tahun 2012.

Dari hasil terakhir penelusuran Kejati Jateng pada proses pencairan bansos 2011 terdapat kerugian sebesar Rp 26,89 miliar. Sedangkan untuk dugaan penyelewengan dana bansos tahun 2012 lebih besar lagi mencapai Rp 65 miliar.

Dugaan kuat, penyelewengan dana bansos atau hibah di tahun 2012 ini terkait dalam pertarungan Pilgub Jateng 2013. Sampai saat ini, proses penyelidikan dugaan kasus penyelewengan dana bansos puluhan milar itu tidak jelas rimbanya.

"Saya akan pertanyakan soal kasus ini ke kepala wilayah BPK, Pak Bambang untuk meninjau kembali kasus ini," ujar Anggota BPK Sapto Amal usai menghadiri seminar 'Peran BPK Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntable' di Gedung Paska Sarjana Jl Imam Barjo, Semarang, Jateng, Rabu (30/1).

Hadir dalam acara seminar, Sekjen BPK RI Setiawan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo, Sekda Propinsi Jateng Hadi Prabowo dan Kepala Wilayah BPK se-Jawa.

Sapto menyatakan, sesuai kewenangan BPK melakukan audit investigasi dalam UU No 15 2004 pemeriksaan terhadap kasus tertentu, maka BPK berhak masuk ke kasus dan proses hukum di dalamnya.

"Contoh Hambalang dan Century. Ancaman di dalam aturan perundangan diketahui ada unsur kerugian negara. Dalam satu bulan wajib dilaporkan penegak hukum ke BPK. Ada mekanismenya, apakah benar ada unsur kerugian dan saat sidang selesai hasil audit investigasi akan distribusikan kembali," katanya.

Dari hasil penelusuran merdeka.com, berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW), dugaan penyelewengan dana tidak hanya terjadi pada bansos tahun 2011 saja, di APBD 2012, indikasi dan dugaan kuat juga terjadi penyelewengan.

Padahal alokasi dana hibah APBD Jateng 2012 terbesar di Indonesia, nilainya mencapai Rp 3,245 triliun. Saat ini, ICW sedang melakukan investigasi untuk dilaporkan ke KPK. APBD 2012 DKI Jakarta saja hanya menganggarkan Rp 1,367 triliun untuk dana hibah. Jawa Timur Rp 1,03 triliun dan Jawa Barat Rp 170 miliar, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) ditengarai lebih banyak dimanfaatkan untuk dana taktis jelang Pilkada.

Salah satu manipulasi dan korupsi dana hibah adalah dengan membuat lembaga dengan alamat palsu, atau satu alamat untuk dua lembaga. Juga dengan menghibahkan dana besar untuk satu organisasi kemudian dipotong atau dibagi-bagi untuk beberapa pihak yg berkaitan dengan Pilgub. 

Seharusnya sejak setahun sebelum pemilu, dana hibah dan bansos ditiadakan sesuai dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 maupun Peraturan Gubernur No 47 A Tahun 2011. Kekurangan itu mengakibatkan penentuan nilai menjadi subjektif dan mengandalkan kedekatan penerima dengan pengelola anggaran atau birokrat. 

Anehnya, atas dana hibah pemprov Jateng adalah ada organisasi pemuda dapat Rp 11 miliar, tetapi Masjid Agung Jateng hanya dapat Rp 1 miliar

Indikasi penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial APBD Jawa Tengah setahun menjelang pilkada. Hibah dari APBD Provinsi Jateng 2012 untuk lembaga pendidikan justru dimanfaatkan oleh oknum pegawai di Dinas Pendidikan. 

Dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum terjadi karena penyaluran penerima hibah difasilitasi oleh dinas pendidikan di kabupaten atau kota, 5-10% dari bantuan yang diberikan bahkan bisa lebih karena setiap penerima hibah jumlahnya tidak sama.

Jawa Tengah menduduki peringkat pertama korupsi dana bansos diikuti DKI Jakarta yang menduduki peringkat kedua dan Banten di peringkat ketiga. Melambungnya dana hibah provinsi Jawa Tengah hingga Rp 3 triliun lebih berkaitan dengan rencana Pilgub Jateng yang akan digelar 26 Mei 2013 mendatang. Menurut ICW, Tahun 2012 ini Jawa Tengah terdapat potensi dugaan korupsi lebih besar lagi dari tahun sebelumnya.

Kisaran nilai dugaan penyelewenganya mencapai Rp 65 milyar rupiah. Tahun 2012 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran senilai Rp 3,245 triliun rupiah untuk hibah dan 107 miliar untuk Bansos. Dana itu disalurkan kepada 6 juta organisasi dan forum dengan jumlah dana yang diterima bervariasi.

Mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 45 miliar rupiah, diketahui adanya organisasi masyarakat yang tidak jelas menerima dana tersebut sebagian besar beralamat fiktif. Beberapa penerima bantuan memiliki alamat yang sama dan ditemukannya aliran dana Bansos dan hibah untuk politisi.


Sumber : http://www.merdeka.com


Rabu, 17 Oktober 2012

Wapres Tinjau Rel Ganda di Semarang

SEMARANG, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono meninjau proyek pembangunan jalur rel ganda di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (16/10/2012).
Boediono memastikan rel ganda selesai tepat waktu, yaitu Juni 2013, untuk jalur Cirebon-Semarang dan Desember 2013 untuk jalur Semarang-Surabaya.
Boediono memastikan rel ganda selesai tepat waktu, yaitu Juni 2013, untuk jalur Cirebon-Semarang dan Desember 2013 untuk jalur Semarang-Surabaya.
Boediono dalam kunjungannya didampingi  Ny Herawati Boediono, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan.
Mereka naik kereta dari Stasiun Tawang menuju Stasiun Alastua untuk melihat kemajuan pembangunan rel ganda di Alastua, Bangetayu, Semarang.
"Ini merupakan proyek yang direncanakan semua pihak dari awal. Proyek yang begitu penting harus diselesaikan pada waktunya. Double track (jalur ganda) ini akan meningkatkan kapasitas transportasi, baik orang maupun barang di Jawa," kata Boediono seusai berkoordinasi di ruang kendali operasional 1 Alastua.
Jalur ganda di pantai utara Jawa yang membentang sepanjang 727 kilometer itu ditargetkan selesai secara keseluruhan pada Desember 2013. Adapun jalur Jakarta-Semarang diharapkan sudah beroperasi pada Juni 2013 sebelum Lebaran.
Tundjung Inderawan mengakui masih ada masalah dalam pembebasan lahan karena pemilik belum sepakat dengan harga yang ditawarkan. Namun, dia memastikan proses pembebasan lahan akan selesai dalam waktu dua minggu.
"Teman-teman dari Badan Pertanahan Nasional sudah mempercepat prosesnya dengan menambah tenaga pengukur. Kami berharap dalam dua minggu selesai, kemudian dilakukan penggambaran petak, negosiasi, dan dibayar. Bagi yang masih belum cocok harganya, terus kami lakukan pendekatan," kata Tundjung.
Beroperasinya rel ganda di pantai utara Jawa akan menambah frekuensi kereta api dari 78 kereta per hari menjadi 200 kereta penumpang maupun barang.


Sumber : http://regional.kompas.com


Demo Wapres, 27 Mahasiswa IAIN Semarang Diangkut ke Truk Polisi

Semarang Kedatangan Wapres Boediono ke Semarang disambut aksi unjuk rasa. Lima mahasiswa Undip diamankan. 27 Mahasiswa IAIN Walisongo menyusul ikut diamankan saat akan menghadang Boediono.

Puluhan mahasiswa tersebut awalnya berencana berunjuk rasa di kawasan Tugu Muda. Namun rencana itu urung dilakukan karena pihak kepolisian menjaga kampus mereka.

Karena kecewa tidak bisa melakukan aksi yang rencananya dilakukan pukul 09.00 WIB itu, mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mencari cara agar bisa menyuarakan penolakan terhadap kedatangan Wapres. Mereka pun berjalan kaki dari kampus IAIN di Jl Siliwangi menuju tempat kunjungan wapres, yakni stasiun Alas Tuwo, yang berjarak belasan kilometer.

Namun baru berjalan sekitar 3 kilometer, tepatnya di depan kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jateng, sekitar pukul 14.00 WIB, mereka dihadang oleh polisi pengendali massa (Dalmas) dan personel TNI. Massa dipepet hingga masuk ke halaman kantor BMKG.

Satu unit mobil water canon menutup jalan akses keluar masuk kantor BMKG Jateng untuk mencegah mahasiswa turun ke jalan. Tidak lama truk Sabhara Polrestabes Semarang datang ke lokasi. Polisi menyuruh massa untuk kembali ke kampus mereka, namun tak dipenuhi.

Suasana semakin memanas ketika terjadi adu dorong antara mahasiswa dan polisi. Puluhan mahasiswa terjatuh di halaman BMKG. Keadaan semakin tegang ketika satu per satu mahasiswa dipaksa masuk ke truk Sabhara.

Beberapa mahasiswa sempat terkena pukulan dalam kericuhan tersebut. Ada yang terluka karena diseret, ada pula yang terkena tinju dan pentungan.

Koordinator aksi, M Risya Islami mengaku awalnya aksi tersebut merupakan aksi damai hingga akhirnya pihaknya ditangkap oleh aparat keamanan. "Tadi ricuh, kita dilarang mendekati Kalibanteng," katanya kepada detikcom melalui pesan singkat, Selasa (16/10/2012).

Dalam aksinya tersebut, mereka bermaksud mengingatkan masyarakat akan kinerja Boediono yang minim serta keterlibatannya pada kasus bank Century.

"Kasus dengan dalih 'penyelamatan' Bank Century sebenarnya tidak lepas dari kebijakan Boediono saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia," ujar Busro, korlap aksi lainnya.

Saat ini, 27 mahasiswa tersebut sudah dipulangkan setelah sempat berada di Mapolrestabes Semarang selama hampir dua jam. Begitu juga dengan 5 mahasiswa Undip yaitu Reza Bhaktinagara, Nanda Harianto, Mohammad Najibullah Bangun, Galih Pramilu Bhakti, dan Udhi Catur Nughroho, yang sebelumnya diamankan di kampus Politeknik Negeri Semarang (Polines), juga dipulangkan.


Sumber : http://news.detik.com


Wartawan Lakukan Aksi Tabur Bunga


JAKARTA, KOMPAS.com - Para wartawan di Jakarta yang melakukan aksi solidaritas menolak kekerasan yang menimpa jurnalis di Riau melakukan tabur bunga. Aksi tersebut dilakukan tepat di depan gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada sehelai foto yang merekam perlakuan seorang oknum TNI AU ketika memukul seorang wartawanRiau Pos, Didik Herwanto, saat meliput pesawat tempur Hawk 200 yang jatuh di pemukiman warga, di Desa Pasir Putih, Kampar, Riau, Selasa (16/9/2012) kemarin.
Dalam aksi hari ini, Rabu (17/10/2012), para wartawan mengecam aksi brutal yang dilakukan oleh oknum TNI AU tersebut. Apa pun alasannya, kekerasan yang dilakukan oknum aparat TNI AU ini melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melaksanakan tugasnya.
Koordinator divisi advokasi Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Aryo Wisanggeni meminta agar kekerasan seperti ini tidak terjadi kembali. Dia menilai, aksi kekerasan oleh oknum TNI AU kerap terjadi setiap kejadian kecelakaan pesawat. "Usut tuntas, bawa ke pengadilan, karena sudah melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Jangan sampai aksi kekerasan seperti ini terjadi lagi," kata Aryo.
Dalam aksi ini, wartawan menuntut untuk memecat dan memidanakan oknum aparat TNI AU yang melakukan aksi kekerasan. Jurnalis juga menuntut Menko Polhukam Djoko Susilo dan jajaran terkait, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, agar menginstruksikan untuk menghormati profesi jurnalis.
Tak hanya itu, tuntutan juga dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menindak tegas dan memproses hukum pelaku kekerasan terhadap wartawan di Riau. Komisi I DPR RI juga diminta memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, termasuk Kepala Staf TNI AU, untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban atas kasus ini.
Kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU di Riau, Selasa kemarin, tidak hanya menimpa Didik Herwanto selaku fotografer Riau Pos. Kekerasan serupa juga dialami wartawan Antara Febrianto Budi Anggoro, Fakhri Rubianto (reporter Riau TV), Ari (TvOne), Irwansyah (reporter RTV), dan Andika (potografer Vokal). Saat itu, para wartawan yang mendapat perlakuan kasar tengah mengabadikan gambar pesawat Hawk 200 milik TNI AU yang jatuh di sekitar pemukiman warga RT 03/RW 03, Dusun 03, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Selasa sekitar 09.47 WIB.
Atas peristiwa pemukulan tersebut, wartawan menuntut agar oknum TNI AU yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan untuk segera dipecat dan dipidanakan. Sampai berita ini diturunkan, jumlah wartawan yang awalnya mencapai puluhan bertambah menjadi lebih dari seratus wartawan. Semuanya berkumpul di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.



Wartawan Semarang kecam arogansi anggota TNI AU

Puluhan wartawan di Kota Semarang, Jateng Selasa (16/10) malam menggelar aksi keprihatinan di depan Gedung Pers, jalan Tri Lomba Juang, Semarang. 

Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kecaman terhadap kasus kekerasan dan perampasan kamera, yang dilakukan aparat TNI AU terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan berita pesawat jatuh, pada Selasa (16/10) di Pasir Putih, Pandau, Pekanbaru, Riau.

Sambil membawa belasan poster kecaman, para wartawan di Kota Semarang ini menyerukan bahwa seharusnya aparat TNI AU tidak bertindak secara anarkis seperti yang dilakukan terhadap sejumlah jurnalis di Riau.

Koordinator Aksi, Agus Hermanto, mengatakan, kasus yang kesekian kalinya terjadi ini, tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Tidak sepatutnya seorang tentara apalagi berpangkat perwira bertindak arogan, apalagi terhadap pers. Dia (Oknum TNI AU) itu harus diproses sesuai hukum, tidak hanya selesai dengan permintaan maaf," tegas kontributor Indosiar ini di depan puluhan wartawan.

Apalagi, yang melakukan penganiayaan adalah Kadispers Lanud Riau yang seharusnya mengerti tugas, hak wartawan dan undang-undang pers yang melindungi kinerja wartawan selama bertugas.

Seperti diberitakan, kasus penganiayaan menimpa Wartawan TV One yang dipukul dan kameranya disita.

Nasib yang sama juga menimpa Didik dan Rian, fotografer Harian Riau Pos dan LKBN Antara, saat hendak mengambil gambar puing pesawat HAWK 200 milik TNI AU yang jatuh.

Sumber : http://www.merdeka.com


Proyek Pasar Ambarawa, Dewan Tunggu Action Pemkab Semarang


UNGARAN, suaramerdeka.com - Anggota Dewan Kabupaten Semarang memilih menunggu keputusan dari Pemkab Semarang terkait kelanjutan proyek Pasar Darurat II Ambarawa yang porak poranda pascaterhempas angin kencang, Minggu (14/10) malam.
Langkah tersebut menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong cukup beralasan, karena pihaknya secara teknis tidak mengetahui persis spesifikasi bangunan yang mayoritas hancur tersapu angin.
"Saya belum tahu soal spesifikasi, yang jelas sesaat setelah terkena angin kami sudah mendatangi lokasi untuk melihat kerusakan yang ada. Dengan kejadian tersebut, kami tidak tahu juga langkah eksekutif nantinya bagaimana, dewan pun memilih menunggu action selanjutnya," kata The Hok, Selasa (16/10).
Dirinya menandaskan, rencana pembangunan kembali ribuan kios Pasar Darurat II di Jalan Baru harus dievaluasi, pasalnya semua orang tahu bila Ambarawa adalah 'gudang angin'. Pihaknya khawatir kejadian serupa kembali terulang lagi, dan akan tambah berbahaya bila nantinya telah ditempati pedagang.
"Jelas berbahaya kan, jika nantinya terjadi lagi kejadian serupa. Terlebih bila sudah dialiri listrik, maka dari itu kami berjanji akan mengawal perkembangan pembangunan Pasar Darurat II hingga tuntas agar pedagang tidak mengalami kerugian untuk kedua kali," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Projo Ambarawa (P4A), Solichin mengungkapkan, sebenarnya para pedagang Pasar Projo manut mengukuti keputusan Pemkab Semarang asal ditempatkan menjadi satu dan tidak memanjang seperti lokasi di Jalan Baru menuju Tambakboyo.